Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI): Wujud Kemandirian dan Kedaulatan Rakyat
Dalam alam demokrasi sejati, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Suara rakyat adalah amanat tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kebijakan publik yang belum berpihak kepada kepentingan rakyat secara menyeluruh. Keputusan politik kerap dipengaruhi oleh kepentingan segelintir elite dan kelompok oligarki.
Melihat kondisi tersebut, kehadiran lembaga independen yang berakar dari rakyat menjadi sangat penting. Lembaga ini diharapkan mampu memberikan advokasi, pendampingan, serta memperjuangkan hak-hak dasar warga negara yang kerap terabaikan.
Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) hadir sebagai angin segar di tengah perjuangan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. JARI berdiri sebagai mitra rakyat dalam memperjuangkan hak atas layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, serta akses terhadap peluang usaha dan pekerjaan yang layak. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat miskin masih kerap menjadi korban diskriminasi dalam berbagai layanan dasar tersebut.
“JARI bukan hanya lembaga advokasi, tetapi juga fasilitator yang mendorong pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” ujar Ketua Umum JARI, Wandi Priyanto. Ia menegaskan komitmen JARI untuk terus hadir dan berjuang bersama masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan.
Sementara itu, Pembina JARI, Edi Sutiyo, menambahkan bahwa lahirnya JARI dilatarbelakangi oleh keresahan para pendirinya atas ketidakadilan yang terus berlangsung. “Kami melihat adanya diskriminasi layanan publik dan pengabaian terhadap hak-hak warga negara. Padahal, rakyatlah pemilik sah negeri ini,” ujarnya.
Dengan semangat “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, JARI bertekad menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kedaulatan dan kemandirian rakyat Indonesia.